Republikmata.co.id, Riau – Demokrasi memang melahirkan pemenang dan pihak yang kalah. Namun, persoalan sesungguhnya justru dimulai setelah kontestasi politik berakhir.
Ketika kepala daerah telah dilantik, apakah pemerintahan benar-benar menjadi milik seluruh rakyat atau perlahan berubah menjadi ruang bagi kelompok pemenang untuk mendapatkan akses terhadap kekuasaan?
Pertanyaan tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Riau Edi Basri. Ia menilai pemerintahan daerah harus dijalankan dengan prinsip profesionalitas, meritokrasi, transparansi dan kepentingan masyarakat.
“Jabatan birokrasi bukan hadiah bagi mereka yang menang dalam pemilihan. Jabatan birokrasi adalah amanah bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berbeda pilihan,” kata Edi Basri.
Menurut Edi, kemenangan dalam Pilkada tidak boleh diterjemahkan sebagai legitimasi untuk membagi-bagi jabatan, proyek, hibah maupun fasilitas pemerintah kepada orang-orang yang dianggap berjasa secara politik.
Setelah dilantik, kepala daerah tidak lagi hanya menjadi pemimpin bagi kelompok yang memilihnya. Ia memiliki tanggung jawab yang sama terhadap masyarakat yang berbeda pilihan.
“Pertanyaannya bukan dia orang kita atau bukan. Pertanyaannya, apakah dia mampu bekerja untuk rakyat?” ujarnya.
Politik Balas Jasa dan Ancaman Meritokrasi
Edi menilai salah satu persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika kedekatan politik mulai mengalahkan kompetensi dalam pengisian jabatan pemerintahan.
Jika seseorang mendapatkan posisi karena hubungan politik, sementara kemampuan dan rekam kinerjanya tidak menjadi pertimbangan utama, maka birokrasi berisiko kehilangan profesionalitas.
Menurutnya, sistem merit harus benar-benar diterapkan. Jabatan harus diberikan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan integritas.
Sebab, apabila ASN melihat bahwa karier lebih ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan daripada prestasi, maka budaya profesional dalam birokrasi akan sulit dibangun.
“Pemerintahan modern harus bekerja berdasarkan sistem, bukan hubungan pribadi,” katanya.
BUMD Bukan Tempat Membayar Utang Politik
Sorotan serupa juga diarahkan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Edi menilai BUMD merupakan aset pemerintah daerah yang harus dikelola secara profesional. Karena itu, posisi direksi dan komisaris tidak semestinya menjadi ruang kompensasi politik.
“BUMD bukan tempat membayar utang politik. Yang dipertaruhkan bukan hanya karier seseorang, tetapi juga uang dan aset daerah,” tegasnya.
Menurut Edi, pengelolaan BUMD harus berorientasi pada kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi daerah, termasuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hibah Jangan Menjadi Alat Kedekatan Politik
Edi juga menyoroti kebijakan pemberian hibah pemerintah daerah.
Hibah, menurutnya, memang diperlukan untuk mendukung kegiatan masyarakat, termasuk bidang sosial, pendidikan, keagamaan, kebudayaan dan olahraga.
Namun, proses pemberiannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui siapa penerimanya, berapa nilainya, untuk kegiatan apa dan bagaimana pertanggungjawabannya.
“Jangan sampai hibah dipersepsikan sebagai kompensasi politik. Pemerintah harus mampu memastikan bahwa bantuan diberikan karena kebutuhan dan manfaat publik, bukan karena kedekatan,” katanya.
Perjalanan Dinas Juga Perlu Diukur
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Edi menilai penggunaan anggaran perjalanan dinas juga harus rasional.
Menurutnya, setiap perjalanan dinas harus mempunyai tujuan, hasil dan manfaat yang jelas.
“Apa tujuannya, apa output-nya, apa manfaatnya bagi daerah dan apa tindak lanjutnya?” ujarnya.
Ia menilai perjalanan dinas yang hanya menghasilkan laporan administratif tanpa dampak terhadap kebijakan, pelayanan publik maupun pembangunan perlu dievaluasi.
Sebab, setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah pada akhirnya berasal dari uang masyarakat.
APBD Bukan Uang Kepala Daerah
Edi kemudian mengingatkan bahwa APBD bukanlah uang pribadi kepala daerah maupun milik kelompok politik tertentu.
“APBD bukan uang kepala daerah. APBD adalah uang rakyat,” katanya.
Karena itu, kepentingan tim sukses, partai politik, keluarga, pengusaha maupun kelompok pendukung tidak boleh mengalahkan kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, pemerintahan harus meninggalkan pola politik balas jasa dan mulai membangun politik berbasis kinerja.
Riau Membutuhkan Pemerintahan yang Profesional
Edi menilai Riau memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun kekayaan daerah tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tata kelolanya tidak berjalan dengan baik.
Karena itu, persoalan pemerintahan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengganti pejabat.
Yang lebih penting adalah memperbaiki sistem, memperkuat transparansi, meningkatkan pengawasan dan memastikan setiap kewenangan digunakan untuk kepentingan publik.
“Riau tidak kekurangan orang pintar. Yang dibutuhkan adalah keberanian menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat,” katanya.
Pemenang Pilkada Bertanggung Jawab kepada Semua
Menurut Edi, demokrasi seharusnya tidak berhenti pada siapa yang memenangkan Pilkada.
Kemenangan politik harus menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk melayani seluruh masyarakat.
Lawan politik bukan musuh pemerintah. Masyarakat yang berbeda pilihan tetap merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan.
“Jangan kita ubah demokrasi menjadi pemenang mengambil semua. Yang menang justru harus bertanggung jawab kepada semua,” ujarnya.
Edi menilai ukuran keberhasilan kepala daerah bukanlah berapa banyak orang dekat yang memperoleh jabatan.
Ukuran keberhasilan adalah seberapa besar kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik dan menghadirkan keadilan.
Pada akhirnya, kekuasaan hanya memiliki dua pilihan.
Digunakan untuk membalas jasa politik atau digunakan untuk membangun sistem yang kuat.
Jika kekuasaan digunakan untuk membalas jasa, maka yang tumbuh adalah ketergantungan.
Namun jika kekuasaan digunakan untuk membangun sistem, maka yang lahir adalah pemerintahan yang profesional dan berkelanjutan.
“Pilkada boleh menghasilkan pemenang. Tetapi setelah kemenangan itu, pemerintahan harus kembali menjadi milik seluruh rakyat,” pungkas Edi Basri.
