REPUBLIKMATA.CO.ID, KAMPAR – Ancaman krisis obat di RSUD Bangkinang mulai terbuka ke publik. Stok yang tersisa disebut hanya cukup untuk empat bulan ke depan, sementara tunggakan kepada penyedia obat tak kunjung jelas penyelesaiannya.
Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, secara tegas mengingatkan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai, potensi kosongnya obat mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola keuangan rumah sakit.
“Stok hanya empat bulan. Ini alarm keras. Obat itu kebutuhan utama, tidak boleh putus,” kata Tony, Kamis (23/4/2026).
Dalam rapat dengar pendapat (RDP), pihak RSUD Bangkinang disebut telah mengakui adanya tunggakan utang kepada pihak ketiga.
Namun hingga kini, besaran utang tersebut belum diungkap secara transparan ke publik.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar.
DPRD menilai, ketidakjelasan angka utang justru memperlihatkan lemahnya kontrol dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran rumah sakit daerah.
Tak hanya itu, tunggakan pada program Jamkesda juga mencuat dengan nilai mencapai sekitar Rp6,1 miliar. Angka ini telah disepakati dalam forum resmi antara RSUD Bangkinang dan Dinas Kesehatan Kampar, namun belum terlihat langkah konkret penyelesaiannya.
Tony menegaskan, jika persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya bukan sekadar administratif melainkan langsung menghantam pelayanan pasien.
“Kalau obat terganggu, yang jadi korban masyarakat. Ini bukan sekadar angka di laporan, ini soal nyawa,” tegasnya.
Ia juga menyebut, penambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 menjadi opsi darurat. Namun langkah itu dinilai hanya solusi jangka pendek jika akar persoalan utang dan manajemen keuangan tidak dibenahi.
Sementara itu, Bupati Kampar telah memerintahkan pemeriksaan khusus atas persoalan tunggakan di RSUD Bangkinang. Hingga saat ini, hasil audit tersebut belum diumumkan ke publik.
Di sisi lain, Direktur RSUD Bangkinang, Imawan Hardiman, belum memberikan penjelasan rinci. Saat dikonfirmasi, ia mengaku masih mengikuti diklat di luar kota dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian keuangan.
Minimnya keterbukaan dari pihak manajemen rumah sakit semakin memperkuat kesan bahwa persoalan ini bukan sekadar keterlambatan pembayaran, melainkan indikasi masalah yang lebih dalam dalam pengelolaan RSUD Bangkinang.
Jika tak segera ditangani secara transparan dan terukur, ancaman krisis obat bukan lagi potensi melainkan tinggal menunggu waktu.
