REPULIKMATA.CO.ID, Kampar –
Potret buram dunia pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Kampar. Di SDN 005 Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, ratusan siswa harus menghadapi kondisi yang jauh dari kata layak: belajar tanpa meja dan kursi, bahkan terpaksa duduk di lantai saat proses belajar mengajar berlangsung.
Tiga rombongan belajar (rombel) yakni kelas 2A, 2B, dan 2C menjadi yang paling terdampak. Di tengah gencarnya program peningkatan mutu pendidikan, para siswa ini justru dipaksa beradaptasi dengan keterbatasan, bahkan harus membawa meja kecil sendiri dari rumah agar bisa menulis saat pelajaran.
Kondisi di lapangan memperlihatkan situasi darurat fasilitas. Ketiadaan ruang kelas permanen membuat pihak sekolah harus “mengakali” keadaan dengan memanfaatkan ruangan yang ada. Kelas 2A ditempatkan di perpustakaan, kelas 2B di ruang LKS, sementara kelas 2C harus belajar di mushala.
Seorang wali murid mengaku kecewa dan mempertanyakan perencanaan pihak sekolah yang dinilai tidak sebanding dengan jumlah siswa yang terus bertambah.
“Anak-anak dipaksa menyesuaikan keadaan. Harus bawa meja sendiri, duduk di lantai. Ini bukan lagi soal nyaman atau tidak, tapi soal kelayakan,” ujarnya.
Kondisi ini juga berdampak langsung pada beban ekonomi orang tua. Salah seorang siswi kelas 2A mengaku harus membeli meja kecil sendiri agar tetap bisa mengikuti pelajaran.
“Beli sendiri pakai uang orang tua. Belajarnya di lantai,” ucapnya singkat.
Situasi ini memicu sorotan publik terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Muncul pertanyaan ke mana alokasi anggaran yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar siswa seperti meja, kursi, dan ruang belajar yang layak.
Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi. Namun, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Plt. Zulkifli Yunus, merespons cepat laporan tersebut.
“Baik, besok pagi kami cek langsung ke lapangan. Terima kasih informasinya,” ujarnya singkat.
Minimnya fasilitas ini dinilai bukan hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga mencederai hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menjadi bukti lemahnya pengawasan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan di daerah.
