REPUBLIKAMATA. CO. ID, KAMPAR – Pernyataan Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, terkait konflik agraria di Riau mendapat tanggapan dari masyarakat Kabupaten Kampar, MHD Sanusi. Ia menilai, persoalan agraria di daerah tersebut memang sudah lama berlarut dan membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar forum diskusi.
Menurut Sanusi, konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di Kampar bukan hanya soal administrasi, tetapi telah menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara luas, mulai dari ekonomi hingga sosial.
“Yang disampaikan oleh Pak Adian itu benar adanya. Konflik agraria di Kampar ini sudah lama terjadi dan belum ada penyelesaian yang benar-benar tuntas. Masyarakat butuh kepastian, bukan hanya pertemuan,” ujar Sanusi, Selasa (21/04/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut secara serius dan berpihak kepada masyarakat. Sanusi berharap peran Pemerintah Provinsi Riau di bawah koordinasi Plt Gubernur, SF Hariyanto, tidak hanya sebatas fasilitator, tetapi mampu mendorong solusi nyata di lapangan.
“Pemerintah jangan hanya menjadi penengah. Harus ada keberanian mengambil keputusan, terutama terkait legalitas lahan masyarakat yang sudah dikelola turun-temurun,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sanusi menilai bahwa pendekatan penyelesaian konflik secara berjenjang memang penting, namun jangan sampai memperlambat proses penyelesaian. Ia menegaskan, banyak kasus di tingkat kabupaten yang justru mandek tanpa kejelasan.
“Kalau terus dilempar dari kabupaten ke provinsi, lalu ke pusat, masyarakat akan semakin dirugikan. Harus ada batas waktu yang jelas dalam penyelesaiannya,” tambahnya.
Sanusi juga mengingatkan agar seluruh pihak, baik masyarakat maupun perusahaan, tetap menjaga situasi kondusif. Namun demikian, ia menekankan bahwa ketenangan hanya bisa tercipta jika keadilan benar-benar ditegakkan.
“Jangan hanya minta masyarakat tenang, tapi hak mereka tidak diselesaikan. Keadilan itu kunci utama agar konflik ini tidak terus berulang,” pungkasnya.
Ia berharap, kunjungan BAM DPR RI ke Riau dapat menjadi titik awal perubahan nyata dalam penyelesaian konflik agraria, khususnya di Kabupaten Kampar, yang selama ini menjadi salah satu wilayah dengan persoalan lahan paling kompleks di Provinsi Riau.
