Republikmata.co.id, Banda Aceh — Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di depan Kantor Gubernur Aceh terkait penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 kembali menjadi sorotan publik. Hingga hari ini, belum adanya pernyataan langsung dari Gubernur Aceh di hadapan massa aksi memunculkan pertanyaan besar tentang arah komunikasi politik pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.
Pengamat kebijakan, Sofyan S.Sos, menilai situasi tersebut bukan sekadar polemik administratif, tetapi sudah menyentuh persoalan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Aceh ke depan.
“Rakyat Aceh ingin didengar secara langsung. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemimpin di tengah masyarakat sangat penting untuk menunjukkan keberanian politik dan tanggung jawab moral,” ujar Sofyan.
Menurutnya, karakter kepemimpinan yang selama ini melekat pada sosok gubernur sebagai mantan pejuang seharusnya mampu menghadirkan keberanian untuk berdialog langsung dengan rakyat, bukan justru menciptakan jarak di tengah gelombang aspirasi yang terus membesar.
Dalam perspektif kebijakan publik, Sofyan mengacu pada teori implementasi George C. Edward III yang menegaskan bahwa kebijakan tidak cukup hanya memiliki legitimasi kekuasaan, tetapi juga harus mampu dijelaskan dan dirasionalisasikan di ruang publik.
“Kebijakan harus bisa diterangkan secara terbuka kepada masyarakat, baik ketika dianggap benar maupun saat menuai penolakan. Legitimasi politik lahir bukan hanya dari kewenangan formal, tetapi juga dari kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan rakyat,” jelasnya.
Ia menilai, ketika pemerintah memilih diam di tengah gejolak publik, maka yang muncul bukan hanya kritik terhadap isi kebijakan, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap pola kepemimpinan itu sendiri.
“Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan dan keberanian politik. Karena itu, pendekatan represif, menghindari dialog, atau sikap tertutup tidak akan pernah efektif meredam keresahan masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Sofyan menilai dinamika Pergub ini turut membuka ruang evaluasi terhadap masa depan politik Aceh, termasuk terkait keberlanjutan program JKA dan arah kepemimpinan Aceh mendatang.
Dalam konteks itu, ia menyebut nama Ruslan M. Daud sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan sebagai pemimpin masa depan Aceh karena dinilai memiliki komunikasi politik yang dekat dengan masyarakat.
“Tentu penilaian terhadap kepemimpinan tidak boleh dibangun atas fanatisme semata, tetapi harus berangkat dari keberanian menghadapi realitas rakyat. Aceh membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam simbol perjuangan, tetapi juga mampu hadir di tengah rakyat ketika situasi sedang sulit,” tegasnya.
Menurut Sofyan, dalam sejarah Aceh, legitimasi seorang pemimpin bukan hanya diukur dari kemenangan politik, tetapi dari keberanian menjawab keresahan rakyat secara terbuka.(**)
