KAMPAR – Anggota DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, memberikan penjelasan terkait belum terealisasinya pembangunan jembatan gantung di Desa Alam Panjang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) agar pembangunan jembatan tersebut dapat ditindaklanjuti pada 2027.
Saat dikonfirmasi wartawan, Syahrul Aidi mengatakan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum telah dilakukan untuk diupayakan pembangunannya pada tahun 2027.
“Terkait jembatan itu, kita sudah koordinasi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) untuk 2027 ini. Untuk pembebasan lahan itu di desa, karena itu jalan desa,” kata Syahrul Aidi.
Pernyataan tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Syahrul Aidi menjelaskan bahwa persoalan pembebasan lahan berada di tingkat desa karena akses jalan yang direncanakan merupakan jalan desa.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pembebasan Lahan, Asrizal, menyampaikan bahwa masyarakat telah mengumpulkan iuran sejak 2025 dengan total sekitar Rp18 jutaan. Dana tersebut hingga kini masih dipegang bendahara panitia sementara dan belum digunakan untuk pembayaran kompensasi lahan.
Pengumpulan iuran dilakukan karena menurut keterangan panitia, biaya pembebasan lahan tidak tersedia dalam anggaran pemerintah pusat. Besaran iuran yang dihimpun dari warga Dusun I dan II sebesar Rp50.000 per orang, sedangkan warga dusun lainnya Rp20.000 per orang.
Di sisi lain, pemilik lahan yang terdampak, Anasri, warga Desa Padang Mutung, disebut meminta kompensasi sekitar Rp45 juta sebelum bersedia menandatangani persetujuan pelepasan lahan. Dengan dana yang terkumpul sekitar Rp18 jutaan, masih terdapat kekurangan kurang lebih Rp27 juta.
Kondisi ini membuat kejelasan tanggung jawab pembebasan lahan menjadi penting, terutama karena masyarakat telah diminta berpartisipasi melalui iuran sejak tahun lalu. Dana yang terkumpul juga perlu dikelola dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada warga yang telah menyetorkannya.
Koordinasi Syahrul Aidi dengan Wamen PU untuk rencana pembangunan pada 2027 menjadi perkembangan penting bagi masyarakat Alam Panjang. Namun, kepastian jadwal pelaksanaan, kesiapan teknis, serta penyelesaian pembebasan lahan masih perlu ditindaklanjuti agar rencana jembatan tersebut tidak kembali tertunda.
