Republikmata.co.id, KAMPAR – Pemuda Kabupaten Kampar, MHD Sanusi, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), termasuk mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan Satgas PKH yang pada periode sebelumnya dipimpin oleh Febrie Adriansyah.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai hukum, transparan, dan berkeadilan.
Sanusi menilai keberhasilan penertiban kawasan hutan tidak cukup hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara. Pemerintah, kata dia, juga harus membuka seluruh proses penertiban kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kami mendukung langkah Presiden Prabowo dalam menyelamatkan kawasan hutan dari penguasaan yang melanggar hukum. Namun, audit menyeluruh harus dilakukan agar masyarakat mengetahui apakah seluruh proses penertiban telah berjalan sesuai aturan dan tidak ada pihak yang diperlakukan berbeda di depan hukum,” ujar Sanusi, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, audit tidak hanya menyasar masyarakat atau pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri proses administrasi, pemberian izin, penguasaan lahan, pengelolaan aset negara yang telah ditertibkan, serta mengevaluasi seluruh kebijakan dan pelaksanaan Satgas PKH, termasuk pada masa kepemimpinan pelaksana sebelumnya yang diketuai oleh Febrie Adriansyah, sejauh menjadi bagian dari ruang lingkup audit yang diperintahkan pemerintah.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika negara benar-benar ingin menegakkan keadilan, maka seluruh pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses tersebut harus dievaluasi sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Jangan ada kesan hanya masyarakat kecil yang menjadi sasaran, sementara persoalan yang lebih besar tidak ikut diperiksa,” tegasnya.
Sanusi mengatakan hutan merupakan aset negara dan warisan bagi generasi mendatang yang harus dijaga. Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan seluruh kebijakan penertiban dilakukan secara profesional, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Rakyat berhak mengetahui bagaimana proses penertiban itu dilakukan. Transparansi adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Audit menyeluruh akan membuktikan bahwa negara bekerja secara adil dan tidak menutup-nutupi sesuatu,” katanya.
Ia berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap tuntutan keterbukaan tersebut demi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di sektor kehutanan.
“Jika semua proses telah sesuai aturan, maka audit justru akan memperkuat legitimasi pemerintah. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, negara harus berani menindak pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Sanusi.
