REPUBLIKMATA.CO.ID, KAMPAR – Pelaksanaan pembangunan drainase melalui program pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Kampar, Rinaldo Saputra, di Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, diklaim masalah nya telah selesai. Namun, sebelumnya Kepala Desa Penyasawan, Geri, sempat mengungkap adanya kendala terkait persoalan lahan yang menjadi hambatan pembangunan.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi perhatian setelah Rinaldo memastikan bahwa pekerjaan drainase sudah dilaksanakan.
Saat dikonfirmasi wartawan pada Sabtu (14/11/2026), Kepala Desa Penyasawan, Geri, sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan drainase melalui Pokir Rinaldo sempat terkendala persoalan persetujuan pemilik lahan.
Menurut Geri, pemilik lahan yang awalnya menyetujui pembangunan kemudian berubah sikap dan tidak lagi memberikan persetujuan. Kondisi tersebut disebut menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
Ketika ditanya mengenai besaran anggaran pembangunan drainase tersebut, Geri mengaku tidak mengetahui jumlahnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada hari yang sama, Rinaldo Saputra memberikan penjelasan bahwa pekerjaan drainase tersebut telah dilaksanakan
“Sudah dikerjakan kegiatannya dan berjalan,” jawab Rinaldo.
Ia kembali menegaskan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai masalah nya dan meminta wartawan melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
“Sudah selesai dan sudah dikerjakan. Cek aja langsung,” tegasnya.
Rinaldo juga menjelaskan bahwa pembangunan drainase tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang kerap mengalami banjir ketika hujan turun.
“Kasihan masyarakat di sana jika tidak cepat diselesaikan. Tiap hujan kebanjiran,” ungkapnya.
Pernyataan Rinaldo yang menyebut telah di kerja kan, memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana persoalan persetujuan lahan yang sebelumnya disampaikan kepala desa akhirnya diselesaikan.
Apakah pemilik lahan telah kembali memberikan persetujuan atau terdapat kesepakatan lain sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan ?
Hal tersebut penting diperjelas agar masyarakat memperoleh informasi utuh mengenai proses pembangunan drainase melalui Pokir tersebut.
Selain persoalan lahan, informasi mengenai nilai anggaran, panjang drainase, volume pekerjaan, serta dokumen pelaksanaan juga perlu dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran.
Sebab, klaim sudah di kerja kan perlu dapat dibuktikan melalui kondisi fisik di lapangan dan kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan kegiatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari pemerintah desa mengenai perkembangan persoalan lahan maupun rincian anggaran pembangunan drainase tersebut.
