REPULKMATA.CO.ID.KAMPAR – Nada keras dilontarkan Aktivis Pemuda Kampar, MHD Sanusi, menyusul pengakuan Pemerintah Provinsi Riau bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) sawit mengalami penurunan. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menggelar rapat koordinasi, sementara dampak di lapangan berpotensi menghantam masyarakat.
“Ini bukan sekadar penurunan angka. Ini ancaman nyata bagi daerah penghasil seperti Kampar. Kalau DBH turun, siapa yang menanggung dampaknya? Rakyat lagi, rakyat lagi,” tegas Sanusi, Rabu (22/4/2026).
Sanusi bahkan menyebut pemerintah terkesan “bersembunyi” di balik istilah perubahan regulasi tanpa keberanian menjelaskan secara gamblang akar persoalan.
“Jangan berlindung di balik regulasi. Kalau memang ada masalah di pusat atau tata kelola, buka terang-benderang. Jangan rakyat disuruh paham, tapi pemerintah sendiri tidak transparan,” serangnya.
Ia juga menyoroti perubahan aturan dari PMK Nomor 91 Tahun 2023 ke PMK Nomor 10 Tahun 2026 yang dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan baru, meski dibungkus dengan narasi keadilan.
“Dibilang lebih adil karena bisa dapat dua kategori, penghasil dan perbatasan. Tapi siapa yang menjamin tidak ada ‘main mata’ dalam pembagian? Ini yang berbahaya kalau tidak diawasi ketat,” katanya.
Lebih jauh, Sanusi mengkritik kebijakan yang membuka ruang penggunaan DBH sawit di luar infrastruktur. Menurutnya, ini bisa menjadi celah besar bagi penyimpangan anggaran.
“Ini jelas rawan. Dana sawit itu harusnya balik ke rakyat dalam bentuk pembangunan nyata. Kalau mulai dialihkan ke program lain tanpa kontrol ketat, ini bisa jadi bancakan anggaran,” ujarnya tajam.
Ia juga menolak alasan “tantangan fiskal daerah” yang kerap dijadikan pembenaran untuk mengetatkan anggaran.
“Jangan jadikan istilah fiskal sebagai tameng. Kalau ujungnya pembangunan mandek, jalan rusak, layanan publik memburuk, itu namanya kegagalan, bukan tantangan,” ucapnya.
Sanusi mendesak Pemprov Riau untuk berhenti sekadar berbicara normatif dan mulai membuka data secara utuh ke publik.
“Berapa sebenarnya DBH yang turun? Siapa yang paling terdampak? Bagaimana skema pembagiannya? Ini harus dibuka. Kalau tidak, publik wajar curiga,” tegasnya.
Ia memastikan, kalangan pemuda akan berdiri di garis depan untuk mengawal kebijakan ini agar tidak merugikan daerah penghasil.
“Jangan anggap pemuda diam. Kalau hak daerah dipangkas dan rakyat dirugikan, kami akan bersuara lebih keras. DBH ini hak, bukan belas kasihan,” pungkasnya.
