Republikmata.co.id, Kampar – Usai melakukan silaturahmi dan rapat perdana dengan para Kepala Dinas dan Camat, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj Misharti,S.Ag,M.Si membuka langsung Entry Meeting BPK -RI 2024. Entry Meeting BPK – RI Perwakilan Provinsi Riau merupakan Pemeriksaan Intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 tersebut, dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar Bangkinang Kota.
Meski Kabupaten Kampar, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir secata berturut- turut , berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau terhadap laporan keuangan, jangan sampai membuat lengah dan cepat berpuas diri, namun tetap meningkatkan kualitas laporan maupun kinerja. Senin (24/2/25).
Dalam pembukaan Entry Meeting BPK itu, hadir juga Sekda Kampar Hambali, SE,MH, para Kepala Dinas, Sekretaris, para Camat se Kabupaten Kampar, para Bendahara Dinas dan Kasubbag Perencanaan dilingkungan Pemkab Kampar.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti dalam arahannya saat membuka Entry Meeting oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, bahwa sebagaimana kira ketahui bersama Pemkab Kampar dalam delapan tahun berturut-turut meraih Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) dari BPK -RI.
“Perolehan WTP Ini tentunya berkat kerja yang sungguh-sungguh, serius dan cerdas mulai dari para Kadis, Camat, ASN yang telah melaksanakan program dari pemerintah,” ucap Misharti.
Lanjutnya bahwa, didepan masih banyak tantangan yang akan kita hadapi, pertama dengan arahan presiden Prabowo Subianto bahwa saat ini sedang dilakukan efesiensi anggaran tahun 2025.
“Begitu juga terkait dengan, selain itu yang tak kalah penting adalah pengelolaan Asset milik daerah, Inventarisasi seluruh Asset Pemkab Kampar yang ada,” kata Misharti.
Untuk itu beberapa tantangan keuangan yang akan kita sikapi secara seksama seperti mengoptimalisasikan pendapatan daerah. Kemudian bagaimana kita tetap bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, walaupun dengan keterbatasan anggaran.
“Efektifitas belanja daerah, menggunakan anggaran tepat guna dan tepat sasaran. Kemudian Digitalisasi keuangan yang harus kita tingkatkan, artinya bagaimana temuan yang ada didaerah masuk dalam sistem keuangan ataupun sistem pengawasan keuangan daerah,” lanjutnya.
Dengan demikian, kita berharap adanya pembinaan atau petunjuk BPK- RI dan sistem untuk bisa sama-sama mengawal, dan menjalankan tugas serta fungsi pemda semaksimal mingkin agar anggaran ini tepat guna dan tepat sasaran sesuai degan aturan yang berlaku.
Sementara itu Arif Agus sebagai penanggungjawab BPK RI Perwakilan Riau tahun 2024, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan intern atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar ini akan dilaksanakan selama lebih kurang 25 hari kerja mulai tanggal 24 s/d 14 Maret 2024.
“Pemeriksaan keuangan adalah sebagai amanat peraturan perundang-undangan yakni terdapat 4 Aspek penilaian diantaranya Kesesuaian penggunaan anggaran, Menilai kepatuhan pengguna anggaran. Efektifitas sistem pengendalian internal untuk penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan seperti SOP PENYUSUNAN hingga pelaksanaan, dan terakhir adalah transparansi laporan keuangan,” kata Arif Agus.
Pemeriksaan ini berjalan Selama 25 hari, tim dari BPK Provinsi Riau yang melakukan pemeriksaan intensif antara lain Pengendali Teknis Anita Irma, Ketua Tim Rola Tantini, Ketua Sub Tim Dewi Wireza dan Herlinawati, serta Anggota Tim Rahmadiantika, Meta Marcekina dan Dwi Licky Otaviani.
