REPUBLIKMATA.CO.ID, KAMPAR – Dugaan ketidaksesuaian perizinan dua gudang penyimpanan cangkang sawit di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, resmi dilaporkan ke Polres Kampar, Senin (16/11/2026).
Laporan pengaduan masyarakat tersebut langsung diterima Polres Kampar dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kampar, IPTU Hermoliza, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Dalam laporan tersebut, pelapor meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan terhadap aktivitas dua gudang penyimpanan cangkang sawit yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Persoalan ini menjadi perhatian karena kegiatan penyimpanan cangkang sawit tidak hanya berkaitan dengan legalitas usaha, tetapi juga harus memenuhi ketentuan teknis, tata ruang, serta persyaratan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelapor meminta Unit Tipiter Satreskrim Polres Kampar memeriksa kelengkapan dokumen perizinan kedua gudang tersebut, termasuk legalitas kegiatan usaha dan persyaratan lain yang menjadi kewajiban pengelola.
Selain itu, kepolisian diharapkan melakukan klarifikasi langsung kepada pihak pengelola gudang serta meminta keterangan dari instansi terkait guna memastikan apakah aktivitas penyimpanan cangkang sawit tersebut telah berjalan sesuai aturan.
Pelaporan ini merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi dan penegakan hukum. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, aparat penegak hukum diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan telah diterimanya laporan tersebut dan diserahkannya kepada Kanit Tipiter IPTU Hermoliza, masyarakat berharap Polres Kampar tidak berhenti pada penerimaan administrasi semata, tetapi benar-benar melakukan tindak lanjut melalui proses penyelidikan yang profesional dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola kedua gudang terkait dugaan ketidaksesuaian perizinan tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak terkait.













