Kampar – Kinerja jajaran Polres Kampar di bawah kepemimpinan AKBP Boby Putra Ramadhan Subayang mulai menjadi sorotan sejumlah pemerhati sosial dan lingkungan di Kabupaten Kampar.
Mereka menilai, selama kepemimpinan Kapolres saat ini, kegiatan seremonial dan pencitraan lebih dominan terlihat dibanding langkah nyata dalam penegakan hukum di lapangan. Sementara di sisi lain, berbagai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan justru semakin marak dan seolah tidak tersentuh hukum.
Salah satu persoalan yang paling disorot adalah menjamurnya aktivitas galian C ilegal di sejumlah wilayah Kabupaten Kampar. Aktivitas pengerukan tanah dan pasir disebut terus berlangsung tanpa pengawasan ketat, bahkan diduga menggunakan alat berat secara bebas. Dampaknya, kerusakan lingkungan hingga ancaman longsor dan pencemaran sungai mulai dikeluhkan masyarakat. Kamis (14/5/2026).
Tak hanya itu, praktik ilegal logging atau pembalakan liar juga disebut masih terjadi di beberapa kawasan hutan di Kampar. Para pemerhati menilai lemahnya pengawasan dan minimnya tindakan tegas membuat para pelaku semakin berani menjalankan aktivitas ilegal yang merugikan negara serta merusak ekosistem hutan.
Selain galian C dan ilegal logging, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga menjadi perhatian serius. Aktivitas dompeng yang beroperasi di sejumlah daerah di Kampar disebut terus berjalan tanpa hambatan berarti. Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait keseriusan aparat dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tambang ilegal.
“Yang terlihat ke publik justru kegiatan seremoni dan publikasi. Tapi untuk penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan, masyarakat belum melihat hasil nyata,” ujar salah seorang pemerhati di Kampar kepada wartawan.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan tindakan konkret, bukan sekadar pencitraan di media sosial maupun kegiatan formalitas semata. Menurutnya, keberadaan tambang ilegal, galian C tanpa izin, hingga pembalakan liar merupakan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Pemerhati juga mendesak Polda Riau untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan berbagai aktivitas ilegal di wilayah hukum Kampar. Mereka berharap aparat penegak hukum tidak tebang pilih dan benar-benar hadir untuk menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan hukum secara adil.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Kampar belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan yang disampaikan sejumlah pemerhati tersebut.
Meski demikian, media ini tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan dalam pemberitaan sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik. Oleh karena itu, media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak Polres Kampar terkait berbagai sorotan yang berkembang di tengah masyarakat.
Media ini juga siap menayangkan klarifikasi resmi dari pihak kepolisian guna memberikan informasi yang berimbang kepada publik terkait langkah-langkah penegakan hukum yang telah maupun sedang dilakukan di wilayah Kabupaten Kampar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Kampar belum memberikan keterangan resmi.
