KAMPAR — Aroma skandal kembali menyelimuti lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Seorang pejabat eselon II berinisial HD kini menjadi sorotan tajam publik setelah diduga nekat menggadaikan mobil dinas jenis Pajero Sport yang merupakan aset milik daerah.
Informasi yang dihimpun dari narasumber terpercaya menyebutkan bahwa dugaan tersebut bukanlah kali pertama terjadi. HD bahkan disebut-sebut memiliki rekam jejak serupa saat menjabat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kampar.
“Ini bukan kejadian baru. Sudah berulang kali dilakukan,” ungkap narasumber yang enggan disebutkan namanya. Rabu (22/4/2026).
Lebih jauh, saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), HD juga diduga pernah menggadaikan kendaraan dinas lain, yakni Toyota Hilux dan Toyota Innova. Meski mobil Innova dikabarkan telah dikembalikan, praktik tersebut dinilai mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang serius.
Tak hanya itu, citra pribadi HD juga menjadi sorotan. Ia disebut memiliki gaya hidup hedonis dan kerap berfoya-foya. Dugaan pun mengarah bahwa penggadaian kendaraan dinas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang mendesak.
“Kalau mobil dinas saja bisa digadaikan, bukan tidak mungkin aset lain juga bernasib sama. Ini berbahaya bagi keuangan daerah,” tambah sumber tersebut.
Di sisi lain, persoalan aset kendaraan dinas di Kabupaten Kampar rupanya bukan hal baru. Tokoh masyarakat dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) disebut telah berulang kali menyuarakan kepada Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, agar segera melakukan penertiban aset. Mereka mendesak agar seluruh mobil dinas ditarik dari pejabat yang sudah tidak lagi menjabat, termasuk kendaraan yang masih dikuasai oleh pensiunan pejabat.
Namun hingga kini, tuntutan tersebut dinilai belum ditindaklanjuti secara maksimal, sehingga membuka celah terjadinya dugaan penyalahgunaan aset oleh oknum pejabat.
Kondisi ini memicu kemarahan masyarakat Kampar. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan serta merugikan daerah.
Masyarakat pun kembali mendesak Bupati Kampar untuk segera mengambil langkah tegas. Tidak hanya melakukan investigasi menyeluruh, tetapi juga memberikan sanksi berat apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Saat dikonfirmasi oleh media terkait dugaan tersebut, HD tidak memberikan jawaban. Upaya konfirmasi yang dilakukan tidak mendapat respons, sehingga menambah tanda tanya besar di tengah publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak HD maupun Pemerintah Kabupaten Kampar terkait dugaan tersebut. Publik kini menanti transparansi dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan serta menjaga integritas pengelolaan aset daerah.
