PEKANBARU – Sikap tertutup Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Riau, H. Yurnalis Basri, mulai menuai sorotan tajam. Selama hampir tiga pekan terakhir, pejabat publik tersebut dilaporkan sulit ditemui oleh wartawan maupun masyarakat yang ingin meminta klarifikasi terkait sejumlah persoalan di lingkungan dinas.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen transparansi dan keterbukaan pejabat publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Sejumlah wartawan mengaku telah berulang kali mencoba melakukan konfirmasi langsung ke kantor Dinas Pariwisata dan Olahraga, namun selalu gagal bertemu dengan pimpinan dinas tersebut. Sabtu (7/3/2026).
“Sudah tiga kali kami datang ke kantor dinas untuk bertemu langsung, tapi selalu mendapat jawaban yang sama dari staf: Pak Kadis sedang ada urusan atau keluar kota. Tidak pernah ada penjelasan jelas kapan bisa ditemui,” ujar salah seorang wartawan di Pekanbaru.
Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa Kepala Dinas terkesan menghindari pertemuan dengan media. Padahal, sebagai pejabat publik, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari akuntabilitas kepada masyarakat.
Sorotan juga datang dari kalangan komunitas olahraga di Riau. Bidang Hukum Forum Komunitas Olahraga Riau, Savala Sibarani, mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya kesulitan menyampaikan berbagai aspirasi penting kepada pimpinan dinas.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait penggunaan anggaran serta kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau 2026.
“Kami butuh penjelasan langsung dari pimpinan dinas terkait sejumlah hal, termasuk penggunaan anggaran dan kesiapan Porprov 2026. Tapi sampai sekarang tidak ada kesempatan bertemu langsung. Ini tentu menimbulkan kekecewaan di kalangan komunitas olahraga,” kata Savala.
Ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan Kepala Dinas, salah seorang staf di lingkungan Dinas Pariwisata dan Olahraga, Bayu, hanya menyampaikan bahwa pimpinan dinas tidak dapat diganggu dan meminta agar keperluan disampaikan melalui staf bidang.
“Bapak tidak bisa diganggu. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, bisa melalui staf bidang saja,” ujarnya singkat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Situasi ini akhirnya sampai ke meja Komisi V DPRD Provinsi Riau yang membidangi pariwisata dan olahraga. Ketua Komisi V, Indra Gunawan, Eet mengakui telah menerima laporan dari berbagai pihak terkait sulitnya mengakses Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak dapat membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut, mengingat pejabat publik memiliki kewajiban untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan media.
“Ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas. Pejabat publik tidak boleh menutup diri dari masyarakat maupun media,” tegas Zainal.
Lebih lanjut, DPRD Provinsi Riau didesak untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemanggilan resmi terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga guna memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penjelasan yang jelas, dikhawatirkan akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan sektor olahraga dan pariwisata di Provinsi Riau, terutama menjelang agenda besar seperti Porprov Riau 2026.
Hingga berita ini diterbitkan, Yurnalis Basri belum memberikan tanggapan resmi terkait alasan dirinya sulit ditemui oleh wartawan maupun perwakilan masyarakat.
