Republikmata.co.id, Labuhanbatu Selatan -Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan,Amar Habibi selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Selatan Riau (HIMALABUSEL RIAU), melontarkan kritik keras terhadap arah pemerintahan daerah.(28/02/2026)
Ia menilai bupati dan wakil bupati Fery Sahputra Simatupang, S. H dan Syahdian Purba Siboro,S.Hbelum menunjukkan kepemimpinan yang kuat tegas dan kedisiplinan terhadap pemerintah,dalam memastikan janji kampanye benar-benar terealisasi.
Menurutnya, jangan sampai energi pemerintahan justru lebih banyak tersedot pada urusan politik dan konsolidasi partai, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih terabaikan.
“Setahun itu cukup untuk menunjukkan arah. Jangan hanya sibuk menjaga kepentingan partai pengusung, tapi lupa bahwa janji politik itu diberikan kepada rakyat,” tegas Amar Habibi.
Ia juga menyoroti peran Sekretaris Daerah beserta jajaran kepala dinas yang dinilai belum memperlihatkan orkestrasi birokrasi yang solid.karena masih banyak di duga yang tidak objektif dalam melaksanakan tugasnya.mengingat alasan bagi birokrasi untuk bekerja biasa-biasa saja.
“Sekda adalah motor birokrasi. Kalau koordinasi lemah, kepala dinas berjalan sendiri-sendiri, bahkan bermain dalam lingkaran kepentingan kelompok, maka anggaran besar hanya akan habis secara administratif tanpa dampak nyata,” ujarnya.
Amar Habibi mempertanyakan efektivitas kinerja Sekda beserta jajarannya.Ia menilai,kurang efektif kinerja beberapa OPD diantarnya Sekda yang diduga merokok ketika rapat di lingkungan Kantor Bupati.Dan Kabak Kesos di duga tidak serius dalam melaksanakan tugas denga baik,Khususnya Tentang Biasiswa Bantuan Sosial Pendidikan pemerintahan, di duga tidak ada keseriusan dan kejelasa terhadap tersebut.Dan pelayanan kesehatan belum maksimal,dan PAD yang jalan di tempat bahkan juga merosot.
Ia juga meminta DPRD tidak sekadar menjadi lembaga formalitas pengesahan anggaran, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol. Menurutnya, lemahnya pengawasan legislatif akan memperbesar risiko adanya lingkaran kepentingan di tubuh birokrasi.
“Masyarakat butuh jaminan bahwa setiap rupiah dari DAU, DAK Non Fisik, hingga DBH benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan. Jangan sampai anggaran besar hanya berputar di meja birokrasi,” ujarnya.
Secara terbuka, Amar Habibi pun kembali menyinggung tidak adak keseriusan OPD terhadap menjalankan tegasnya. Baginya, tantangan terbesar bupati di tahun kedua adalah memastikan tidak ada ruang bagi praktik kepentingan internal yang merugikan masyarakat.
“Apakah bupati mampu mengendalikan bawahannya? Atau justru sekda dan kroni kepala dinas bergerak dengan agenda sendiri? Ini yang harus dijawab secara transparan,” ujarnya.
Tata kelola anggaran yang besar tanpa kontrol dan kepemimpinan tegas berisiko melahirkan inefisiensi bahkan penyimpangan. Masyarakat, kata mereka, tidak ingin mendengar alasan teknis atau prosedural. Mereka hanya ingin hasil nyata.
Sebagai penutup, Amar Habibi mengingatkan bahwa legitimasi politik kepala daerah tidak hanya diukur dari kuatnya dukungan partai, tetapi dari kepuasan rakyat atas kinerja konkret pemerintahannya.
“Tahun kedua adalah ujian sesungguhnya. Jika bupati tidak berani membenahi manajemen birokrasi dan fokus pada pelayanan publik, maka kepercayaan rakyat akan terkikis dengan sendirinya,” pungkasnya.(**)
