REPUBLIKMATA, KAMPAR, Klaim pemerintah terkait penguasaan dan penertiban jutaan hektare lahan kembali menuai sorotan keras dari publik. Masyarakat kini menuntut kejelasan, bukan sekadar angka bombastis yang hanya indah di atas kertas namun nihil pembuktian di lapangan.
“Jutaan hektare yang mana? Lokasinya di mana? Jangan lagi menjual narasi tanpa bukti,” tegas Muhamad Sanusi, Pemuda Riau, Jumat (27/12/2025).
Menurut Sanusi, publik sudah terlalu sering disuguhi pernyataan administratif yang diklaim sebagai keberhasilan besar, namun realitas di lapangan justru menunjukkan lahan-lahan bermasalah tetap dikuasai korporasi, sementara masyarakat kecil terus terdesak.
Ia menyoroti khusus kinerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Provinsi Riau yang selama ini gencar diklaim telah menertibkan dan menguasai kawasan hutan dalam jumlah fantastis.
“Kalau memang sudah ditertibkan, buka datanya secara transparan. Sebutkan nama perusahaan, titik koordinat, luas pasti, dan status lahannya sekarang. Jangan seperti pola lama—di media disebut ditertibkan, tapi di lapangan justru dibela mati-matian,” ujarnya.
Sanusi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung memastikan transparansi penuh atas pengelolaan kawasan hutan yang diklaim telah disita atau ditertibkan oleh Satgas PKH, khususnya di Riau yang selama puluhan tahun menjadi episentrum konflik agraria dan kerusakan hutan.
“Riau ini bukan provinsi kecil. Kerusakan hutannya nyata, konflik lahannya nyata. Tapi anehnya, saat klaim penertiban diumumkan, masyarakat di sekitar lokasi justru tidak pernah tahu apa-apa,” katanya.
Ia menilai, tanpa transparansi, klaim jutaan hektare berpotensi hanya menjadi komoditas politik dan pencitraan, bukan solusi nyata bagi tata kelola hutan dan keadilan agraria.
“Publik sudah cerdas. Kalau pemerintah serius, jangan hanya menyampaikan angka besar di Jakarta. Tunjukkan di lapangan. Kalau tidak, klaim jutaan hektare itu hanya akan menjadi dongeng lama yang terus diulang,” pungkas Sanusi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Satgas PKH terkait rincian lokasi dan status aktual lahan yang diklaim telah ditertibkan di Provinsi Riau.
