Republikmata.co.id, Kampar – Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menggelar penyerahan kunci rumah layak huni dan program bedah rumah di Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri Tengah, Selasa (16/12/2025). Wakil Bupati Kampar Dr. Misharti, S.Ag., M.Si turun langsung menyerahkan kunci kepada warga penerima manfaat, disertai janji keberlanjutan program.
Program yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar Tahun 2025 ini disebut sebagai bagian dari visi Kampar Dihati, dengan tujuan memastikan setiap warga memiliki hunian yang layak, aman, dan sehat.
“Rumah bukan hanya tempat berteduh, tapi tempat membangun masa depan keluarga,” ujar Wabup Misharti dalam sambutannya.
Di atas kertas, program ini tampak ideal. Rumah yang sebelumnya berdinding papan lapuk dan beratap bocor kini telah direnovasi dengan fasilitas sanitasi, listrik, lantai keramik, dua kamar tidur, dapur, kamar mandi, serta ventilasi memadai. Tangis haru warga penerima bantuan pun mengiringi seremoni penyerahan kunci.
Namun di balik momen emosional tersebut, pertanyaan soal pemerataan dan skala program mulai mencuat.
Jumlah Penerima Minim, Masalah Masih Menggunung
Pada tahap awal ini, penerima bantuan tercatat hanya lima warga di dua kecamatan, yakni Desa Teratak Buluh, Desa Lubuk Siam, dan satu desa di Kampar Kiri Tengah. Jumlah ini dinilai belum sebanding dengan realitas masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kabupaten Kampar yang tersebar di 21 kecamatan.
“Programnya baik, tapi jangan berhenti di seremonial. Di desa-desa lain, masih banyak rumah warga yang kondisinya memprihatinkan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Janji Berkelanjutan, Publik Tunggu Bukti
Wabup Misharti menegaskan program ini akan berlanjut dan menjangkau desa-desa lain, termasuk wilayah terpencil. Ia menyebut pemerataan pembangunan sebagai bentuk keadilan sosial yang harus diwujudkan.
Namun publik menilai, komitmen tersebut perlu dibuktikan dengan transparansi data penerima, konsistensi anggaran, dan jadwal pelaksanaan yang jelas, agar program tidak berhenti sebagai pencitraan tahunan.
Dampak Ekonomi Ada, Tapi Bersifat Sementara
Pemerintah mengklaim program ini turut menggerakkan ekonomi desa karena melibatkan tenaga kerja lokal. Klaim tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun sifatnya sementara. Tanpa keberlanjutan program dan pengawasan mutu bangunan, dampak jangka panjang masih perlu diuji.
Program rumah layak huni ini memang menjadi secercah harapan bagi warga penerima. Namun bagi ribuan warga lain yang masih tinggal di rumah tak layak, harapan itu masih sebatas janji.
Kini, masyarakat Kampar menunggu satu hal sederhana namun krusial:
apakah program ini akan benar-benar berlanjut dan merata, atau hanya hadir saat kamera dan pidato menyala?(***)
