RM ||Kampar — Sorotan tajam kembali mengarah kepada jajaran Polres Kampar terkait dugaan lemahnya penegakan hukum terhadap aktivitas usaha Aquari di wilayah Tapung yang disebut-sebut masih bebas beroperasi tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Masyarakat mempertanyakan keseriusan aparat dalam menindak berbagai aktivitas yang diduga melanggar aturan. Pasalnya, hingga saat ini usaha Aquari di Kecamatan Tapung tersebut disebut masih berjalan lancar tanpa hambatan, meskipun sudah menjadi perbincangan publik. Minggu (24/5/2026).
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kalau memang ada dugaan pelanggaran, ya harus ditindak. Jangan tebang pilih,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan asumsi liar di tengah masyarakat. Publik menilai adanya ketimpangan dalam penegakan hukum apabila aktivitas tertentu dibiarkan begitu saja tanpa proses pemeriksaan maupun penindakan yang jelas.
Aktivis dan pemerhati sosial di Kampar juga meminta Kapolres Kampar segera turun tangan dan memerintahkan jajaran terkait melakukan penyelidikan terbuka terhadap aktivitas Aquari di Tapung tersebut. Transparansi dinilai penting agar tidak muncul dugaan adanya “pembiaran” ataupun perlindungan terhadap pihak tertentu.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, sampaikan ke publik. Tapi kalau ada unsur pelanggaran hukum, segera proses dan tangkap pemiliknya. Jangan diam,” tegas seorang pemerhati kebijakan publik di Riau.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Polres Kampar agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak semakin menurun. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu menjadi tuntutan utama masyarakat saat ini.
