KAMPAR – Kesabaran masyarakat Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, mulai mencapai batasnya. Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi di SPBU 14-283.628 Lipat Kain hingga kini dinilai masih bebas beroperasi tanpa tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Kondisi ini memicu kritik keras terhadap jajaran kepolisian, khususnya di tingkat wilayah. Bahkan, masyarakat menilai aparat di Polsek Kampar Kiri seolah tak berdaya menghadapi para pelaku yang diduga menguasai distribusi BBM bersubsidi di kawasan tersebut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: apakah hukum benar-benar masih berlaku bagi mafia BBM di Kampar Kiri?
Sejumlah warga mengungkapkan bahwa antrean panjang dan kelangkaan BBM bersubsidi justru kerap dialami masyarakat biasa. Sementara itu, kendaraan tertentu diduga dapat melakukan pengisian berulang kali tanpa hambatan.
“Kalau masyarakat biasa sering tidak kebagian. Tapi kendaraan yang diduga milik pengepul bisa bolak-balik isi. Ini terjadi hampir setiap hari,” ungkap seorang warga dengan nada kesal.
Lebih memprihatinkan lagi, masyarakat menilai aparat di tingkat Polsek seperti “angkat bendera putih” menghadapi dugaan praktik mafia BBM tersebut.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa praktik ilegal tersebut seolah memiliki kekuatan yang sulit disentuh hukum.
Di tengah situasi ini, sorotan tajam kini diarahkan kepada Kapolda Riau yang diminta segera turun tangan dan mengambil langkah tegas.
Beberapa tokoh masyarakat menilai, penegakan hukum di daerah tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok tertentu. Mereka bahkan secara terbuka meminta Kapolda Riau tidak hanya disibukkan dengan agenda seremonial, sementara persoalan hukum yang merugikan masyarakat kecil dibiarkan terus berlangsung.
“Kapolda Riau jangan hanya sibuk dengan kegiatan seremonial. Masyarakat di Kampar Kiri butuh tindakan nyata. Mafia BBM ini sudah terlalu lama merugikan rakyat,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Kritik juga muncul terhadap fokus perhatian aparat yang dinilai lebih menonjol pada isu lain, sementara persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti distribusi BBM bersubsidi, belum mendapatkan penanganan serius.
Sebagian warga bahkan menyindir bahwa perhatian aparat seolah lebih besar terhadap isu lain, sementara masyarakat Kampar Kiri justru kesulitan mendapatkan haknya atas BBM bersubsidi di SPBU Lipat Kain.
“Masalah gajah memang penting, tapi jangan sampai masyarakat yang butuh BBM untuk bekerja justru dibiarkan menghadapi mafia,” ujar seorang warga.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari Kapolda Riau. Mereka mendesak agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia BBM di SPBU Lipat Kain, termasuk mengevaluasi kinerja aparat di wilayah hukum Polsek Kampar Kiri yang dinilai gagal menertibkan praktik tersebut.
Selain itu, publik juga meminta BPH Migas dan Pertamina segera turun tangan melakukan audit distribusi BBM di SPBU tersebut untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi.
Jika tidak ada tindakan tegas dalam waktu dekat, masyarakat khawatir kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan semakin tergerus.
Kini publik menunggu satu hal: apakah Kapolda Riau berani membersihkan dugaan mafia BBM di Kampar Kiri, atau praktik tersebut akan terus berlangsung tanpa tersentuh hukum.
