PEKANBARU – Isu Negatif pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau kian menguat. Sejumlah dapur penyedia MBG dilaporkan menuai keluhan terkait mutu makanan, porsi yang dinilai minim, hingga dugaan ketidaksesuaian dengan anggaran per porsi yang telah ditetapkan pemerintah.
Sorotan tajam datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau.
Bertempat di Kediaman pribadinya, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, mendesak agar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Provinsi Riau, yakni Syahrial Abdi, yang juga menjabat sebagai Sekdaprov Riau segera turun tangan melakukan pengawasan secara menyeluruh. Selasa (24/2/2026).
Sebagaimana diketahui, Satgas MBG Riau berada langsung di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Dr Syahrial Abdi AP M.Si, dengan posisi strategis tersebut, publik menilai tidak ada alasan untuk pembiaran jika memang ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan.
Dugaan Tekan Biaya, Mutu Dipertanyakan
Informasi yang dihimpun dari sejumlah wali murid dan sumber internal menyebutkan adanya dugaan praktik penekanan biaya bahan baku di beberapa dapur MBG. Menu yang dibagikan disebut jauh dari ekspektasi standar gizi seimbang—protein minim, variasi lauk terbatas, dan kualitas bahan pangan yang dipertanyakan.
Jika benar anggaran per porsi telah ditetapkan sesuai kebijakan pusat, maka muncul pertanyaan krusial: apakah terjadi selisih dalam pengelolaan anggaran? Siapa yang mengawasi proses pengadaan dan distribusi?
“Program ini menyangkut hak anak-anak. Kalau kualitasnya tak sesuai dengan anggaran, itu harus diaudit. Jangan sampai ada ruang permainan,” tegas Larshen Yunus.
KNPI Riau Minta Audit Terbuka dan Sidak Mendadak
DPD KNPI Riau secara terbuka meminta Satgas MBG melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur yang disorot, memeriksa rantai distribusi bahan pangan, serta membuka rincian komponen anggaran dihadapan publik.
Menurut Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, transparansi menjadi kunci agar program strategis nasional ini tidak tercoreng oleh dugaan praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
“Satgas harus tegas, kalau ada penyimpangan, beri sanksi tegas! kalau tidak ada, buktikan dengan audit terbuka,” ujar Pimpinan INDUK Organisasi Kepemudaan (OKP) terbesar dan tertua itu.
Publik Tunggu Ketegasan Sekdaprov Riau
Sebagai Ketua Satgas MBG Riau, Syahrial Abdi kini berada dalam sorotan publik. Langkah konkret berupa pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh dinilai menjadi ujian komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas program MBG.
Hingga berita ini diterbitkan, Selasa (24/2/2026) belum ada keterangan resmi dari pihak Satgas MBG Provinsi Riau terkait isu yang berkembang.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Ketua Satgas MBG Riau serta pihak-pihak pengelola dapur yang disebut dalam temuan tersebut.
