KAMPAR – Sikap tak pantas ditunjukkan salah satu pimpinan DPRD Kampar. Wakil Ketua DPRD Kampar, Zulpan Azmi, terlihat meradang dan menjawab dengan nada tinggi saat dikonfirmasi wartawan terkait keberadaan anggota DPRD dari PAN, Irwan Saputra, yang disebut sudah lama tidak masuk kantor.
Peristiwa itu terjadi di sekitar mushola DPRD Kampar, Senin siang (23/2/2026). Alih-alih memberikan klarifikasi sebagai pejabat publik, Zulpan justru merespons dengan kalimat bernada ketus, “Untuk apa ditanya itu.”
Saat ditegaskan bahwa pertanyaan tersebut menyangkut kepentingan publik, Zulpan kembali menjawab dengan emosi, “Publik mana?” Respons tersebut memantik sorotan tajam karena dinilai tidak mencerminkan etika seorang pimpinan lembaga legislatif.
Publik Berhak Tahu
Sikap emosional itu mendapat kecaman dari Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia Kabupaten Kampar, Daulat Panjaitan. Ia menilai perilaku tersebut sebagai bentuk ketidaksiapan pejabat publik dalam menghadapi kontrol sosial.
“DPRD itu lembaga publik. Anggotanya digaji dari uang rakyat. Jika tidak siap ditanya dan diawasi, jangan duduk di kursi jabatan publik,” tegas Daulat. Bangkinang, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, pertanyaan wartawan sangat relevan. Apalagi Irwan Saputra dikabarkan sudah lama tidak aktif berkantor dan disebut-sebut tersangkut persoalan kredit KUR di Bank BNI KCP Bangkinang. Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dan terbuka dari pimpinan DPRD Kampar.
Ada yang Ditutupi?
Sikap defensif dan emosional justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa pertanyaan sederhana soal kehadiran anggota DPRD harus dijawab dengan kemarahan? Apakah ada sesuatu yang ingin ditutup-tutupi?
“Kalau memang tidak ada masalah, sampaikan saja secara terbuka. Transparansi itu kewajiban, bukan pilihan,” tambah Daulat.
Media memiliki hak konstitusional untuk meminta klarifikasi, terlebih menyangkut pejabat publik dan dugaan persoalan hukum. Upaya membentak atau meremehkan pertanyaan wartawan hanya akan memperburuk citra lembaga legislatif di mata rakyat.
Ujian Integritas Pimpinan DPRD
Peristiwa ini menjadi ujian serius bagi integritas pimpinan DPRD Kampar. Publik menunggu sikap resmi dan penjelasan terbuka, baik terkait ketidakhadiran Irwan Saputra maupun klarifikasi atas dugaan kasus yang menyeret namanya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Kampar terkait status dan keberadaan Irwan Saputra.
Jika pimpinan dewan memilih bungkam dan defensif, maka wajar publik mempertanyakan: siapa yang sebenarnya sedang dilindungi, dan demi kepentingan siapa?
