Kampar – Hingga batas waktu yang dinilai patut, surat konfirmasi resmi yang telah dilayangkan Redaksi Republik Mata kepada jajaran pimpinan di Polsek Tapung belum juga mendapat tanggapan.
Surat tersebut sebelumnya ditujukan kepada Kapolsek Tapung dan Kanit Reskrim guna meminta klarifikasi atas dugaan praktik pengalihan dan penampungan inti sawit serta cangkang yang disebut-sebut terjadi di wilayah hukum Tapung. Minggu (22/2/2026).
Bungkamnya Aparat Tuai Pertanyaan
Tidak adanya jawaban resmi menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan sejauh mana keseriusan aparat dalam menindaklanjuti dugaan aktivitas yang berpotensi melanggar hukum tersebut.
Sebagaimana diketahui, praktik pengumpulan dan pengalihan komoditas sawit tanpa legalitas yang jelas dapat berdampak pada kerugian negara serta mencederai iklim usaha yang sehat.
Beberapa sumber menyebut aktivitas di lokasi gudang yang dikaitkan dengan “D. Manalu” masih terpantau berjalan. Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi apakah pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan atau penyelidikan.
Transparansi Dibutuhkan
Sebagai institusi penegak hukum, keterbukaan informasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Apalagi isu ini telah menjadi perhatian masyarakat dan LSM di Kabupaten Kampar.
Redaksi Republik Mata menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Media ini juga masih membuka ruang hak jawab kepada Kapolsek Tapung, Kanit Reskrim, maupun pihak pengelola gudang yang disebut dalam pemberitaan.
Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi, langkah lanjutan berupa penyampaian laporan ke tingkat yang lebih tinggi akan dipertimbangkan demi memastikan adanya kepastian hukum.
Perkembangan kasus dugaan mafia inti sawit dan cangkang di Tapung akan terus kami pantau dan laporkan secara berimbang.
